BBM Bersubsidi di Jakarta Masih Belum Sesuai dengan Sila Kelima Pancasila

Pengendalian BBM bersubsidi khususnya di Jakarta dirasa belum tepat sasaran. Terlebih lagi menurut Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dalam acara Diskusi Publik bersama KBR dan YLKI, dengan tema: “Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah Jakarta”, Selasa, 8 November 2022, bahwa masih terdapatnya masyarakat mampu yang menikmati subsidi BBM dan kendaraan pribadi yang beredar di kota Jakarta menggunakan bahan bakar yang belum berstandar EURO sehingga menjadi penyumbang polusi udara.

Data dari Ditlantas Polda Metro Jaya per Oktober 2022 menyebutkan ada 2.923.407 unit jumlah kendaraan roda empat, dan 9.076.757 unit kendaraan roda dua berada di Jakarta. Ini baru dua jenis kendaraan bermotor. Belum kendaraan jenis bus, dan belum mencakup di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oleh karenanya pengendalian BBM Bersubsidi dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan menjadi pembahasan hangat dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan secara virtual.

 

Kesadaran Masyarakat Mampu untuk Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi

Sebagaimana kita ketahui, mulai hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14:30 WIB, Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga 3 jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu Pertalite menjadi Rp. 10.000/liter, Solar menjadi Rp 6.800/liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500/liter.

Kenaikan harga bahan bakar di Indonesia selain karena harga minyak dunia, dikarenakan pula beban subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun. Angka yang fantastis, apalagi jika melihat kepada pengguna BBM Bersubsidi ternyata dinikmati masyarakat mampu. Ini bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 30/2007 Tentang Energi yang mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

“Di Undang-Undang Energi ditegaskan secara jelas mengenai subsidi energi untuk masyarakat tidak mampu. Apakah pengguna mobil merupakan masyarakat tidak mampu?” Terang Bapak Tulus Abadi. 

mobil mewah menggunakan BBM Bersubsidi, 

sumber: channel Youtube KompasTV (https://www.youtube.com/watch?v=6Z6vAb5bXQc)

Dari sini, hendaknya masyarakat mampu tidak ikut menikmati BBM bersubsidi. Sudah semestinya menegakkan prinsip sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adil dalam pemilihan BBM untuk mesin kendaraan, dan adil terhadap penggunaan subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu.   

Dalam kesempatan yang sama Bapak Maompang Harahap, ST., MM Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas menyampaikan bahwa, masyarakat dengan kesadaran penuh bisa menjadi pengguna BBM yang berkualitas dan lebih ramah lingkungan, sedangkan masyarakat yang mampu jangan lagi menggunakan BBM yang bersubsidi.

 

Benarkah Kenaikan Harga BBM Mempengaruhi Kualitas Udara di Jakarta?

Naiknya harga BBM menjadikan masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi, perlahan beralih ke transportasi umum. Hal tersebut menjadi sinyal baik terhadap kualitas udara di Jakarta. Pantauan KLHK terhadap 6 stasiun pemantauan untuk melihat kualitas udara atau ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara), selama 65 hari dari bulan September hingga 8 November 2022, kecenderungan kualitas udara di Jakarta lebih baik.

 

“Indeks Standar Pencemaran Udara yang tercatat di KLHK trennya menurun. Namun saya belum bisa memberikan perhitungan berapa persentase penurunannya, tapi cenderung kualitas udara di Jakarta membaik.” Ungkap Ibu Luckmi Purwandari, ST., M.Si selaku Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK.

Ibu Luckmi Purwandari pun menyampaikan bahwa kualitas udara tidak hanya dipengaruhi karena kenaikan bahan bakar saja, tetapi dari berbagai hal, seperti:

• Sumber pencemaran yaitu kendaraan, industri, dan kegiatan kita sehari-hari (misalnya melakukan pembakaran, merokok)
• Dari meteorologi, misalnya musim, kecepatan/arah angin.
• Topografi lingkungan.
• Bencana alam.
• Teknologi dari kendaraan yang digunakan, dimana kendaraan bermotor yang diproduksi antara tahun 2016 sampai saat ini, hasil uji emisinya lebih baik daripada kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2016.

Selain itu, penanaman pohon, kontribusi masyarakat yang tadinya menggunakan bahan bakar pertalite beralih ke pertamax, dan mengandalkan transportasi publik untuk bepergian, juga menjadi sumbangsih agar kualitas udara semakin membaik. Ini perlu kerjasama dan kesadaran semua pihak.

 

Masih Perlukah BBM Bersubsidi Dipertahankan?

“Pemprov DKI telah menyediakan layanan angkutan umum yang lengkap dengan kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan. Upaya ini dapat membantu mengehemat subsidi BBM.” Kata Bapak Dr. Syarifin Liputo, A.T.D., M.T Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam kesempatan yang sama.

Bila transportasi publik di Jakarta sudah nyaman dan memadai, maka masyarakat dapat bermigrasi ke moda transportasi umum, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau yang jaraknya dekat bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Jika sudah seperti itu, lantas apakah masih perlu BBM bersubsidi pertahankan?

Saya pun terkesima dengan perhitungan yang disampaikan Bapak Tri Yuswidjajanto, Ahli Bahan Bakar & Pembakaran Kelompok Keahlian Koversi Energi ITB, dalam kesempatan yang sama. Subsidi BBM Rp.570 Triliun itu bila dialokasikan untuk hal lain seperti untuk pembangunan (jalan tol, jalan lintas propinsi, sekolah, rumah sakit tipe A, PLTU 100 MW), dan pemberian BLT BBM untuk 32juta KK selama 10 tahun, maka bukankah bisa membangun perekonomian bangsa, sehingga terwujud berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Pertimbangan hal di atas bisa menjadi solusi agar kualitas udara di Jakarta lebih baik, selain pilihan untuk penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan penggunaan transportasi publik. Bahkan dapat memangkas fenomena nakal masyarakat mampu menggunakan BBM bersubsidi, sehingga keadilan sosial bisa terwujud.

 

 “Penggunaan sepeda motor di Jakarta sangat tinggi yang tentunya distribusi polusinya juga tinggi. Ini yang harus diantisipasi oleh Pemrov DKI agar kota Jakarta betul-betul menjadi kota yang manusiawi, kota yang layak ditinggali. Dan dari sisi ekonomi, lingkungan, ekologis yang berkeadilan dengan mewujudkan bahan bakar yang lebih adil.” Tutup Bapak Tulus Abadi.